NARASIRIAU.COM - INDRAGIRI HILIR, Polemik antara masyarakat Desa Pengalihan dan Kelurahan Pusaran, Kecamatan Enok, dengan PT Pelita Wijaya Prakasa (PWP) terkait kerusakan lahan akibat hama kumbang kembali menemui jalan buntu.
Rapat lintas sektor yang digelar di Kantor Bupati Inhil, Senin (20/4), berakhir tanpa kesepakatan, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan untuk menghentikan sementara operasional perusahaan.
Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Farouk Oktora, SH., S.I.K., yang hadir langsung dalam rapat tersebut, menegaskan bahwa aparat kepolisian akan bersikap netral namun tegas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Silakan masyarakat menyuarakan aspirasi, dan perusahaan juga memiliki hak bicara. Tapi saya tegaskan, tidak akan ada toleransi bagi pihak manapun yang mencoba memprovokasi atau mengganggu stabilitas kamtibmas. Kepolisian akan bertindak tegas jika ada potensi gangguan keamanan,” tegas Kapolres.
Ia juga mengimbau agar seluruh proses penyelesaian ditempuh melalui jalur musyawarah, bukan aksi sepihak.
Rapat yang berlangsung lebih dari empat jam ini dihadiri oleh Dandim 0314/Inhil, Ketua Komisi II DPRD, unsur OPD, serta perwakilan masyarakat.
Masyarakat mengusulkan ganti rugi sebesar Rp240 ribu per pokok kelapa yang rusak, namun PT PWP tetap bertahan pada angka Rp125 ribu. Tidak tercapainya kesepakatan membuat Bupati Inhil, Herman, mengambil langkah tegas.
“Operasional PT PWP kami hentikan sementara sampai ada kesepakatan resmi yang disepakati bersama,” tegas Bupati.
Pemerintah juga akan membentuk tim verifikasi independen untuk memastikan data kerusakan dan merancang skema kompensasi yang transparan dan berkeadilan.
Kapolres menambahkan bahwa pihaknya siap mengawal seluruh proses mediasi berikutnya dan mengajak semua pihak untuk menahan diri demi menjaga suasana tetap kondusif.
