Kadishub Indragiri Hilir, Indrawansyah Syarkowi, SE, M.Si, menjelaskan bahwa izin trayek angkutan umum terbagi dalam beberapa jenis, seperti Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) yang wajib masuk terminal, dan Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) yang tidak wajib masuk terminal. Untuk angkutan dalam provinsi, Dishub Provinsi Riau mengeluarkan izin untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), sedangkan Dishub Kabupaten mengelola izin trayek angkutan perkotaan dan pedesaan yang wajib masuk terminal, khususnya Terminal Tipe C.
Dihubungi melalui telepon, Indrawansyah menghimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih angkutan umum. "Pilihlah angkutan umum yang memiliki izin trayek dan TNKB plat kuning, karena kendaraan resmi dijamin oleh PT. Jasa Raharja dan biasanya lebih tertib dalam menerapkan Standar Manajemen Keselamatan (SMK)," ujarnya.
Kadishub juga menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali menggelar sosialisasi dan razia untuk menertibkan angkutan ilegal. "Kami sudah memfasilitasi pengurusan izin trayek dengan menghadirkan DPMPTSP Provinsi Riau, dan bekerja sama dengan Polri dalam penegakan hukum. Namun, denda yang ringan belum cukup memberi efek jera," jelasnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung kampanye keselamatan transportasi dengan hanya menggunakan angkutan umum berizin.
Selain itu, Indrawansyah mengungkapkan rencana Dishub Inhil untuk meluncurkan angkutan umum Trans Tembilahan pada tahun 2025. "Trans Tembilahan diharapkan dapat menghidupkan kembali Terminal Tipe C Bandar Laksmana Indragiri dan meningkatkan pelayanan angkutan perkotaan," tambahnya.
Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam memilih angkutan umum yang aman dan terjamin semakin meningkat, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Indragiri Hilir.
